JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai program kedua calon presiden (capres) tidak realistis karena akan sulit dilaksanakan jika terpilih dalam Pilpres 9 Juli nanti.
“Sebenarnya tidak ada satupun paparan yang dikemukakan oleh para capres itu yang realistis. Siapapun yang memenangkan pilpres nantinya, tidak akan melaksanakan paparan mereka tersebut. Semua paparan seperti pepesan kosong saja,” ujar Budyatna ketika dihubungi wartawan, Selasa (17/6/2014).
Budyatna mencontohkan program Prabowo yang akan menghilangkan kebocoran anggaran sehingga anggaran yang berhasil diselamatkan dari kebocoran itu akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Bagaimana bisa mengatasi kebocoran anggaran yang terjadi saat ini, kalau pendukung Prabowo justru para pembocor anggaran selama ini,” tegasnya.
Dia menyebut nama Aburizal Bakrie dengan kasus Lampindonya yang banyak menyedot APBN untuk menanggulangi kasus tersebut. Dia mempertanyakan apakah pantas Aburizal Bakrie diberikan tempat khusus dalam kabinet jika Prabowo terpilih jadi presiden.
“Apa mungkin Prabowo berani untuk menegakkan hukum terhadap para pendukungnya?,” katanya mempertanyakan.
Sedangkan program Jokowi modalkartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar, dinilai Budyatna sulit untuk merealiasikan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. Karena selama menjadi Gubernur DKI belum semua warga Jakarta bisa menikmati program Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar tersbut.
“Bagaimana mau merealisasikan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, kalau warga Jakarta saja belum selama kepemimpinannya menjadi gubernur belum semuanya bisa menikmati Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar? Kalau semua orang tidak mampu tidak ada masalah dalam berobat, baru bisa dikatakan berhasil. Saat ini masih banyak orang miskin yang tidak bisa merasakan itu,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakanbagaimana Jokowi bisa mebiayai program tersebut se Indonesia, kalau untuk Jakarta saja pembayaran sempat tertunda-tunda dan banyak rumah sakit memutuskan kerjasamanya karena pembayaran yang tertunda oleh Pemda DKI. ”Kalau untuk level Jakarta saja pembayaran sempat tertunda bagaimana dengan Indonesia?,” tegasnya.
Selain itu program kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat yang menjadi unggulan Jokowi diyakininya juga akan bertentangan dengan UU BPJS. BPJS menurutnya jelas sudah menjadi aturan atau payung hukum bagi masyarakat yang tidak mampu maupun masyarakat yang sanggup membayarnya.
“Ini sudah ada UU BPJS dan program ini sudah berjalan dan sudah banyak dinikmati oleh masyarakat. Lantas untuk apa lagi dia mencoba membuat program baru? Jakarta Sehat dan Indoensia Pintar itu sudah masa lalu, karena sudah ada penggantinya secara nasional,” tandasnya. (chan)
