JAKARTA – Komisi V DPR berjanji akan mempertahankan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.05 Triliun. Pasalnya, melalui PPIP diharapkan dapat mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan infrastruktur dasar pemukiman pedesaan.
“Kita di Bangar juga telah berjuang untuk mempertahankan program PPIP agar terhindar dari pemotongan anggaran,” ujar Anggota Badan Anggaran (Bangar) Fary Djemy Francis dari Gerindra yang juga anggota Komisi V DPR, saat Raker dengan seluruh mitra kerja Komisi, di Gedung Nusantara, Senin, (16/6/2014).
Menurutnya, program PPIP merupakan salah satu program unggulan Komisi V DPR untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar di pedesaan.
Dia mengatakan, Komisi V DPR harus segera melakukan pemetaan terhadap program apa saja yang merupakan belanja modal dan barang. “Kita di Bangar telah memberikan persetujuan agar belanja modal tidak dipotong,”ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan, APBN sangat punya resiko terhadap pemotongan tersebut, karena itu perlu ada alternatif diantarnya jangan melakukan pemotongan terhadap belanja modal kecuali ada masalah krusial atau faktor X. “Bangar telah memberikan catatan terhadap belanja modal tersebut,dan disepakati APBNP tidak melakukan pemotongan belanja modal,” katanya. (chan/dpr)
