JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli menilai capres Prabowo Subianto dalam debat capres dengan Jokowi pada Minggu (15/6/2014) malam sudah menyinggung keseriusannya untuk memperjuangkan berbagai program menyangkut perempuan, seperti kesehatan, pendidikan dan kemiskinan.
“Kalau soal pemberdayaan terhadap kaum perempuan, saya sudah mendengar dalam debat capres itu dari Pak Prabowo. Beliau akan meningkatkan angggaran untuk rumah sakit, menaikkan gaji perawat, bidan, dokter, membangun akses jalan, mempekerjakan TKW di negeri sendiri dan masih banyak lagi,” kata Melani dalam dialog pilar negara ‘Peran Perempuan dalam Pilpres 2014’ bersama pengamat pilitik UI Chusnul Mar’iyah, dan direktur eksekutif Indostrategi Andar Nubowo di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (16/6/2014).
Dikatakan Melani, suara kaum perempuan dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang, cukup signifikan, yaitumencapai 49 persen. “Jadi, suara dan aspirasi kaum perempuan harus diperhatikan khususnya di lumbung-lumbung suara bukan saja di Jawa, melainkan di seluruh Indonesia, karena syarat UU mesti suaranya 20 % merata di 50 % provinsi se Indonesia,” kata Melani.
Chusnul Ma’riyah juga menegaskan, siapapun yang akan menjadi presiden harus memasukkan kebijakan-kebijakan terkait kaum perempuan. Misalnya dari proses ibu melahirkan, kebidanan, perawat, dokter, termasuk akses transportasi jalan, karena masih terdapat 70 ribu desa yang belum memiliki fasilitas ibu melahirkan atau reproduksi.
“Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar, dan Islam sangat memperhatikan kesehatan ibu dan anak yang mesti menyusui selama dua tahun agar anak cerdas dan sehat. Belum lagi terdapat 354 Perda dari 18 ribuan Perda, yang diskriminatif terhadap perempuan, dan seluruh kebijakan negara masih berdampak pada laki-laki,” tegasnya.
Setelah 16 tahun reformasi ini kata Chusnul, kebijakan terkait perempuan itu belum terlihat dalam konteks negara. Padahal, ekspektasi hidup perempuan lebih panjang dibanding laki-laki. Karena itu berbicara perempuan itu bukan saja masalah TKW yang dijadikan budak di Arab Saudi, melainkan juga bisa dilihat dari politik ide-nya. Seperti pembangunan ekonomi, industri, dan bagaimana bentuk kabinetnya,” tambah Chsunul.
Chusnul juga menyatakan keprihatinannya terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan baik di dunia kerja, ruang publik, transportasi umum dan sebagainya. “Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik itu sudah keterlaluan, selain dihabisi harta bendanya, diperkosa, dan bahkan dibunuh. Anehnya, transportasi publik itu masih dikuasai oleh swasta, harusnya oleh negara,” katanya.
Karena itu, kedua capres baik Prabowo maupun Jokowi harus memperhatikan kondisi tersebut, jika berharap mendapat dukungan besar dari kaum perempuan, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. “Kebijakan itu bisa dilakukan secara paralel-bersamaan antara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” pungkas Chusnul. (chan/mun)
