JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, pemerintah belum akan melakukan moratorium pelaksaan ibadah haji. Karena Pemerintah masih akan mendalami dampak positif dan negative, jika moratorium itu dilakukan.
” Kita masih kaji dan pertimbangkan moratorium haji, karena jika itu dilakukan bagaimana nanti dampaknya. Karenanya, jika kalau tidak jelas konsep dan sosialisasi ke masyarakat bisa menyebabkan distorsi di sebagian masyarakat kita,” ujar Lukman di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/06/2014).
Distorsi yang dimaksud Lukman terkait pandangan masyarakat bahwa moratorium ibadah haji bisa menghalangi niat jemaah untuk beribadah.
Dampaknya, juga akan semakin menambah panjang pendaftaran haji dalam masa tunggu.
Saat ini, tercatat sekitar dua juta jemaah yang harus menunggu selama 10 tahun untuk bisa diberangkatkan. Selama masa tunggu, setoran jemaah dalam masa tunggu bisa dikelola. Total setoran ibadah haji mencapai 63 triliun.
KPK sebelumnya pernah mengusulkan agar dilakukan moratorium pendaftaran calon haji. Pasalnya, dengan situasi saat ini ada potensi penyelewengan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Saat itu KPK dimintai pandangan oleh Komisi VIII terkait perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman mendukung terhadap wacana moratorium pendaftaran haji. Jika nanti terjadi, moratorium harus jadi momentum pembenahan layanan haji di tanah air.
“Setiap kebijakan apapun kalau ada moratorium harusnya bertujuan untuk pembenahan, bukan semata-mata karena terpaksa akibat sudah kebanyakan kuota hajinya,” ujarnya, Rabu (11/6), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Legislator dari Fraksi PKS itu menambahkan, pemerintah baiknya segera menutup pendaftaran haji, karena selain daftar tunggunya sudah terlalu panjang juga tidak bisa memberi kepastian kepada para calon jemaah untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Akhirnya, dana calon jemaah terus menumpuk di rekening pemerintah tanpa terkontrol.(wal)
