Pakar hukum tata negara, Irman Putrasidin (ke-2 kanan) didampingi anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Maruarar Sirait (kanan), pakar komunikasi politik, Prof. Dr. Tjipta Lesmana (ke-2 kiri) dan anggota Tim Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah (kiri) dalam diskusi ‘Efektivitas Debat Capres’ di Ruang Wartawan DPR, Kamis, (12/06). Foto dardul
JAKARTA – Pakar hukum tata negara (HTN), Dr. Irman Putra Sidin, menilai debat calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Juni lalu tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Pilpres.
“Saya tidak tahu, apakah KPU sudah membaca UU ataukah belum. Dan saya tidak mau mengatakan mereka salah. Tapi lihatlah UU dan lakukan sesuai UU.” kata Irman, dalam diskusi bertema ‘Efektivitas Debat Capres’, di ruang wartawan DPR, Kamis (12/6/2014).
Menurut dalam UU Pilpres, debat capres digelar selama lima tahap. Kelima tahap itu terbagi menjadi dua, yakni, tiga tahapan debat antara calon presiden tanpa diserta cawapres dan dua putaran debat hanya dilakukan antar cawapres. “Tidak ada pertemuan debat yang dilakukan dengan melibatkan pasangan capres-cawapres sekaligus,” katanya.
Mengapa porsi debat yang besar diberikan kepada Capres, jelas Irman, karena tampuk kepemimpinan berada pada presiden. “Dia lah (capres -red) yang mengambil kebijakan dan keputusan-keputusan strategi. Sehingga debat capres sebanyak tiga kali diberikan hanya antar calon presiden. Sisanya dua kali antar cawapres,” kata Irman.
Sedangkan di KPU sendiri telah menentukan debat sebanyak lima kali, di antaranya, dua kali debat capres-cawapres, dua kali debat capres, dan satu kali debat cawapres.
Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, dari segi komunikasi politik debat capres itu kurang baik, tapi kalau sudah diatur UU –nya diikuti saja meski debat itu kurang terbuka, dan antarcapres tidak bisa saling menggali pemikiran dan konsep masing-masing jika terpilih menjadi presiden dalam mengelola negara yang besar ini. “Kalau UU debatnya seperti itu, ya ikuti saja,” pungkasnya.
Ia mengakui jika debat capres itu akan sangat mempengaruhi suara pemilih. Karena itu capres-cawapres harus memanfaatkan forum debat itu semaksimal mungkin.
“Tapi, debat capres itu masih setengah-setengah, mestinya seperti Amerika Serikat, tak perlu nyontek untuk menjawab. Mestinya KPU tidak usah terlalu kaku, dan moderator juga jangan seperti pengatur lalu lintas jalan saja,” saran Tjipta.
Juru debat pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Fachry Hamzah mengharapkan debat capres-cawapres itu jangan seperti cerdas-cermat atau Pildacil (pemilihan da’i cilik).
Bahwa berdebat itu harus saling menggali pemikiran satu sama lain agar setiap capres diketahui isi kepalanya, karena dalam dan dangkalnya pemikiran capres-cawapres untuk memimpin bangsa yang besar ini bisa diketahui dalam berdebat tersebut.
“Saya tidak puas dengan debat kemarin itu, karena seperti cerdas-cermat, apalagi menjawab sambil nyontek. Rakyat itu wajib tahu masalah yang dihadapi bangsa ini dari kandidat capres, dan Prabowo – Hatta sudah menunjukkan itu. Bahkan diserang pun bisa menjawab dengan tegas dan bertanggung jawab,” tegas politisi PKS itu.
Sedangkan tim dari Jokowi-JK Maruarar Sirait merasa puas dengan debat capres-cawapres pada Senin (9/6/2014) lalu, karena penampilan Jokowi-JK bagus dan mendapat respon positif dari masyarakat.
“Kekhawatiran yang dibayangkan seperti grogi, Jusuf Kalla akan dominan dan sebagainya ternyata tidak terjadi karena Jokowi sudah berproses sejak dari Solo, dan gubernur DKI Jakarta,” kata Maruarar dengan nada bangga.
Menurut Ara sapaan akrab politisi PDIP itu, debat capres itu sudah fair, hanya saja diharapkan tidak menyinggung masalah persoanal, black campagn, isu SARA, itu harus dihindari.
“Jangan ada hal-hal lain di luar substansi, dan teknis politis. Tak ada manusia yang sempurna. Saya akui Jokowi masih banyak kekurangan, dan jangan sampai semangat kompetisi ini melahirkan luka-luka. Toh, ke depan akan kembali bersama untuk membangun bangsa ini,” ujarnya.
Jadwalnya sebagai berikut: debat capres-cawapres tanggal 9 Juni dengan tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum (telah digelar). Berikutnya tanggal 15 Juni debat capres dengan tema, Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Kemudian, debat capres tanggal 22 Juni dengan tema, Politik Internal dan Ketahanan Nasional. Adapun tanggal 29 Juni debat Cawapres dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Debat terakhir pada 5 Juli yaitu debat capres-cawapres dengan tema, Pangan, Energi, Lingkungan. Disiarkan TVRI dan Kompas TV (chan/tk)
