JAKARTA – Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai debat capres pertama jelang pilpres 2014 yang dihelat Senin (9/6) malam, tidak menyentuh substansi permasalahan. Hal itu ditengarai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melibatkan lembaga negara lain, terutama Presiden.
“Dalam menyusun debat capres dan cawapres demi menggali kemampuan para presiden, sudah seharusnya KPU memang melibatkan lembaga-lembaga negara lainnya. KPU harus berkomunikasi dengan presiden terkait proses pemerintahan. KPU juga bisa bicara dengan Mahkamah Agung untuk menggali persoalan hukum, termasuk juga dengan DPR. Lembaga-lembaga negara lain lebih memahami konteks dikaitkan dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya yang saat ini sudah dan sedang berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/6), di Jakarta.
Saat ini, Marzuki kurang yakin KPU memahami berbagai persoalan dan tantangan bangsa seluruhnya sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun tidak kontekstual, sehingga tidak bisa memberikan gambaran apa yang akan dikerjakan para calon presiden dan calon wakil presiden jika kelak terpilih.
Jika ingin kontekstual, politisi Partai Demokrat berlatar pengusaha itu menyarankan agar KPU mengajukan pertanyaan yang diperdebatkan dari sumber RPJP dan harus melibatkan lembaga-lembaga negara khusunya pemerintah yang berjalan.
“Debat akan substansial kalau sedikitnya melibatkan pemerintahan yang sekarang dalam menyusun materi debat karena presiden dan wapres terpilih nanti akan melanjutkan apa yang baik yang sudah dilaksanakan pemerintahan saat ini dan akan mengkoreksi apa yang kurang dari pemerintahan saat ini. Maka jawaban dari para capres dan cawapres harus jelas tentang apa yang harus .dikoreksi dan apa yang akan dilanjutkan,” imbuh Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini lagi.
Dalam debat pertama tadi malam, sambung Marzuki, semua perserta mengatakan akan melanjutkan tapi tidak dijelaskan substansi apa yang akan dilanjutkan.
“Mereka harus tahu apa yang sudah dikerjakan SBY dan apa yang belum. SBY bisa menceritakan semua pengalamannya, kekurangannya dan sebagainya yang bisa diperbaiki oleh pemerintahan berikutnya. Jadi jangan hanya tanya pengamat atau LSM saja, karena bagaimanapun yang tau bagaimana sebenarnya tantangan pemerintah adalah SBY,” tandasnya.(fk)
