JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengaku terusik dengan deklarasi 78 senator yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres dengan mengatasnamakan lembaga DPD RI. Bahkan, ia merasa namanya dicatut dalam deklarasi.
“Dalam deklarasi 78 anggota DPD pendukung Prabowo-Hatta, saya melihat adanya bendera DPD, makanya saya sebagai pimpinan merasa terusik,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (9/6), di ruang pimpinan DPD, Senayan, Jakarta.
Memang, lanjut senator asal Sulawesi Tenggara tersebut, urusan dukung mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres merupakan hak politik dari anggota DPD, akan tetapi sebaiknya tidak membawa nama lembaga.
“DPD secara kelembagaan itu netral, tidak memihak salah satu capres manapun, karena ini adalah lembaga yang mengawasi pemerintahan,” tegasnya.
Laode menambahkan, bahaya kalau DPD mendukung salah satu capres, karena bisa jadi nantinya ada hubungan yang tidak enak antar dua belah pihak, dan berpengaruh pada saat pembahasan RUU.
“Kalau mau mengamandemen kan kita harus meminta persetujuan anggota, kalau sudah ada blokir akibat hubungan yang kurang harmonis bagaimana? Kan malah jadi beban kedepannya!” imbuhnya.
Pimpinan DPD yang periode mendatang hijrah ke DPR itu juga membantah terlibat dalam deklarasi yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/6).
“Saya tegaskan, pernyataan itu adalah individu, untuk keberadaan nama saya, saya benar-benar tidak tau dan tidak mendukung, meskipun saya pengurus DPP PAN,” serunya.
Soal sanksi, Laode mengatakan belum bisa bicara ke arah situ, kendati secara kode etik itu tidak dibenarkan. “Saya hanya ingin memisahkan antara pribadi dengan lembaga, tidak boleh membawa nama kelembagaan. Nanti akan kita rapat dengan pimpinan dan dewan etik,” tandasnya.(fk)
