JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mendesak DPR agar segera memanggil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk memberikan penjelasan seputar dugaan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mempengaruhi warga agar memilih salah satu kontestan Pilpres 2014.
“Saya yang akan menjadi salah satu yang mendorong agar DPR memanggil Panglima TNI dan Kepala Staf untuk mempertanggung jawabkan,” ujar Pramono kepada wartawan, Senin (9/6), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Pram, sapaan akrab Pramono Anung mengatakan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas pernah meminta agar TNI dan Polri untuk bersikap netral dalam Pemilu 2014.
“Presiden secara tegas sudah meminta TNI dan Polri untuk bersikap netral dengan penekanan yang cukup marah,” tegas Pram.
Oleh karena itu, lanjut Politisi PDI-P ini, adanya gerakan dari Babinsa ini menunjukkan adanya insubordinasi, dan melanggar perintah Presiden.
“Presiden sudah menekankan, dan itu dilanggar,” imbuhnya.
Lebih lanjut Pram mengatakan, perbedaan penjelasan yang diberikan oleh Panglima TNI dan KSAD terkait itu ini menunjukkan ketidakharmonisan atau ketidakkompakan di tubuh TNI.
“Statemen Kepala Staf dan Panglima TNI saja sudah berbeda. Ini menunjukkan adanya sesuatu yang tidak harmonis, tidak kompak dalam tubuh TNI sendiri. Padahal kita mengharapkan, demokrasi itu akan menjadi kuat kalau TNI sendiri dan Polri bisa menjaga demokrasi itu,” katanya. (ap)
