Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman ketika menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin, di Gedung DPR, Kamis (5/6). Sohibul didampingi Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Foto Pemberitaan DPR
JAKARTA – Terkait konflik dengan Ukraina, Rusia minta dukungan Indonesia lewat DPR untuk ikut menyuarakan perdamaian dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Hal tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman, di Gedung DPR, Kamis (5/6).
Galuzin mengemukakan, negara-negara Barat yang dipimpin Amerika telah mendukung kudeta konstitusional yang terjadi di Ukraina. Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi hubugan politik antarnegara di dunia.
“Kudeta ini telah memunculkan ketegangan hubungan dengan Rusia, terutama di daerah-daerah perbatasan. Campur tangan negara Barat dalam urusan dalam negeri suatu negara merupakan pelanggaran yang sangat kasar atas kedaulatan negara,” tegas Galuzin.
Galuzin mengungkapkan, banyak rakyat Ukraina yang tinggal di perbatasan dengan Rusia mengalami penindasan dari pemerintah transisi di Ukraina. Banyak rakyat Ukraina di perbatasan yang berbahasa Rusia. Oleh pemerintahan transisi Ukraina dipaksa menghilangkan bahasa Rusia dan harus berbahasa Ukraina.
Bahkan, menurut Galuzin, 50% penduduk Ukraina berbahasa Rusia dan memiliki ras Rusia. “Kini pemerintah Ukraina sedang memerangi penduduknya sendiri di wilayah timur dan selatan Ukraina. Di Kremia, penduduknya menuntut referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia,” ujar Galuzin.
Menanggapi pernyataan Galuzin tersebut, Sohibul Iman menghargai upaya Rusia dalam menjaga kedaulatan negara-negara merdeka. “Indonesia punya pandangan yang sama dengan Rusia soal kemerdekaan suatu bangsa seperti yang tertuang dalam konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa,” kata Sohibul.
Ditegaskan Sohibul, Indonesia termasuk negara yang tidak menginginkan adanya hegemoni negara-negara besar atas negara lain. Untuk itu, negara-negara maju perlu menghormati prinsip kedaulatan yang sangat fundamental ini.
“Kasus penggulingan pemimpin suatu negara yang sering terjadi, Amerika biasanya berperan aktif dalam mendukung penggulingan tersebut. Contoh konkrit adalah kasus Irak, Mesir, Libya, dan lain-lain, dimana Amerika ikut mendukung penggulingan,” kata Sohibul.
Dikatakan Sohibul, kudeta memang selalu membawa dampak yang panjang. “Hak-hak dasar rakyat sering tersandera di masa kudeta berlangsung,” katanya Sohibul.
Menurut Sohibul, menghapus bahasa ibu yang sudah turun temurun merupakan palanggaran HAM. Pihaknya mengaku akan mempelajari lebih dalam dokumen yang diberikan Dubes Rusia menyangkut perkembangan mutakhir konflik Rusia dan Ukraina.
Bahkan Sohibul berjanji siap hadir dalam pertemuan Economic Summit di Rusia pada 26 Juni mendatang sesuai undangan yang disampaikan Dubes Rusia. (chan)
