JAKARTA – Tim sukses Prabowo – Hatta, Drajad Hari Wibowo menegaskan jika Prabowo – Hatta terpilih sebagai presiden dan wapres pada 9 April 2014 mendatang, pemerintahannya menjanjikan program pembangunan ekonomi antara lain dengan mengurangi utang luar negeri sampai nol persen di tahun 2019.
“Jadi, visi dan misi Prabowo – Hatta ini mungkin yang pertama kali membudayakan suatu standar lengkap dengan program dan target pencapaian, dan anggaran (APBN) – nya. Itu artinya program yang kami tampilkan garis besarnya melalui APBN. Kita tidak lagi mengandalkan dan tergantung pada utang luar negeri yang menjajah. Sebab, ketergantungan itu tidak menjadikan negara ini berdaulat dan mandiri,” tegas Drajad.
Penegasan itu disampaikan Dradjad pada dialog kenegaraan ‘Mengulas visi misi dan program dua capres-cawapres’ bersama pengamat dari LIPI Ahmad Najib Burhani, dan Ketua program studi S2/S3 sosiolog pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) Arya Hadi Dharmawan di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Hal itulah lanjut Drajad, salah satu program Prabowo – Hatta yang berkomitmen untuk terus mengurangi utang luar negeri, yang akan dimulai pada tahun anggaran 2015 secara bertahap sampai nol persen di tahun 2019. Sedangkan untuk menutupi anggaran tersebut, akan dicarikan dari sumber lain. Demikian juga dengan kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam, pertanian rakyat, peternakan, dan holtikultura dengan anggaran Rp 10 triliun untuk riset tahun 2015. “Selama ini hal itu agak ditinggalkan.” ujarnya.
Selain itu menurut Drajad, ada peningkatan sumber daya manusia terkait reformasi pendidikan, pengangkatan guru sebagai PNS sebanyak 500 ribu guru per tahun, peningkatan tunjangan profesi guru Rp 4 juta per tahun, sertifikasi, perbaikan kurikulum dan fasilitas pendidikan, dana Bos, dan sebagainya. “Apalagi sekarang ini pendidikan dan guru di daerah sangat menyedihkan,” katanya.
Prabowo – Hatta juga akan membangun rel kereta api (KA) di daerah-daerah untuk memudahkan transportasi dan distribusi llogistik hasil pertanian dan perekonomian di daerah. Disamping pembangunan 15 juta rumah rakyat, karena sejumlah itu yang sampai saat ini yang belum mempunyai rumah. “Jadi, kita akan terus usahakan itu jika Prabowo – Hatta terpilih atau tidak terpilih,” kata Dradjat.
Belum Berpihak
Sedangkan pengamat sosiologi pedesaan IPB, Arya Hadi Dharmawan menilai visi dan misi kedua capres, baik Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta, belum ada yang terlihat secara eksplisit berpihak untuk memajukan dan membangun perekonomian daerah. “Sayang sekali, dua capres ini sama sekali tidak mengutik-utik soal ekonomi daerah,” kata Arya Hadi Dharmawan.
Padahal, kata Arya, gerak perekonomian daerah bisa menjadi tolok ukur salah satu keberhasilan pembangunan. Bagaimana mau membangun pemerataan pembangunan dengan tidak adanya penekanana ekonomi desa. “Semestinya hal itu menjadi satu prioritas dalam visi misi bagi capres,” ucapnya singkat.
Menurut Dosen ekologi politik ini, para capres dan elit politik di negeri ini belum berpikiran maju, terutama melihat kondisi Indonesia bagian timur yang tertinggal soal pembangunan ekonomi.
“Mereka yang di pusat tidak pernah membayangkan tentang mahalnya harga-harga seperti Indonesia timur, seperti Papua. Meski mengurus KTP itu gratis, namun biaya transportasinya bisa sampai Rp2 juta. Jadi tidak seimbang,” tandasnya.
Justru Arya sangat prihatin dengan tim sukses para capres yang tidak memberi masukan untuk menyusun strategi ekonomi secara lengkap. “Jadi tampak sekali dua capres ini hanya memikirkan kondisi ekonomi di Pulau Jawa dan sekitarnya,” tukasnya.(chan/mun/ek)