JAKARTA – Ketua DPP Gerindra Martin Hutabarat berkeyakinan jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden pada Pilpres 9 Juli mendatang tidak akan mengekang kebebasan pers, justru akan mendukung kebebasan pers karena pers sudah ada UU Pers, dan tidak mungkin presiden akan melawan kekuatan global.
“Prabowo itu tidak anti kebebasan pers. Itu tidak sulit, karena pers sudah diikat oleh UU Pers dan globalisasi. UU Pers itu dibahas oleh DPR RI, dan pasca reformasi ini mustahil presiden terpilih 2014 ini akan mundur ke belakang,” tegas Martin dalam dialog ‘Pemilu 9 Juli 2014: Kompetisi Para Capres-cawapres’ di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Justru kata Martin, pers maju itu menjadikan dunia ini juga maju dan modern. Sehingga, yang terjadi kemungkinan terjadi pengekangan pers itu dari pemilik modal yang berorientasi mengeruk keuntungan. Karena itu dia yakin Prabowo mendukung kebebasan pers, karena dia tak pernah ragu menjawab kepentingan bangsa.
“Yang penting dalam kampanye harus sama-sama memprioritaskan visi dan misi capres-cawapres agar rakyat bisa membedakan masing-masing capres-cawapres, sehingga menjadi indikator untuk 5 tahun ke depan. Karena itu, harus ada ruang debat publik, agar terlihat mana capres yang akan dipilih,” ujarnya. (wi1)
Anggota DPD Abraham Liaytu mengharapkan presiden yang terpilih hasil Pilpres nanti bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi, dan bisa melakukan perubahan-memajukan di daerah dari Sabang sampai Merauke.
“Menariknya dalam Pilpres 2014 ini hanya dua pasangan dan tidak ada incumbent sehingga memberikan peluang pada yang baru. Juga biayanya lebih murah. Jadi, tergantung partai pengusung capres,” tandas Abraham.
Dikatakan Abraham, siapapun yang terpilih pada Pilpres 2014 ini, DPD hanya ingin berfungsi sebagai check and balance, ada kerjasama dengan baik dengan presiden khususnya dalam membahas legislasi dan anggaran sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau ada check and balance, maka ketatanegaraan akan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu menurut Panji Anugrah Permana, pengajar FISIP UI, pilpres yang terdiri dari dua pasangan sekarang ini menarik, dan merupakan hasil koalisi yang alot, sehingga akan makin ketat.
‘Hanya ada pergeseran gagasan dari generasi akhir era SBY dan Megawati, maka dibutuhkan gagasan-gagasan baru yang mesti dikembangkan 5 tahun ke depan. Apalagi, suka tidak suka, SBY telah mampu mengelola politik dalam 10 tahun terakhir ini relatif stabil dan aman,” ungkapnya. (mun/chan)
