JAKARTA – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan, Prabowo tidak bisa memutuskan sendiri calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya, tapi harus melibatkan partai koalisi.
“Prabowo tidak bisa serta merta tanpa persetujuan PPP, ” ujar Dimyati menanggapi pertanyaan wartawan tentang Hatta Rajasa jadi cawapres Prabowo, di sela-sela Focus Group Discusian (FGD) Sistem Ketatanegaraan, di Jakarta, Jum’at (16/5/2014).
“Koalisi harus dibangun atas kebersamaan visi misi. Kalau tidak sesuai karakter PPP sebagai partai umat, PPP akan pindah ke luar. Lihat situasi dan kondisi PPP. Karena PPP milik umat maka harus dikonsultasi dengan umat, ” tegas Dimyati.
Menurut Dimiyati, hingga saat ini PPP belum menetapkan cawapres pasangan capres Prabowo Subianto. “Selama ini yang kami tahu belum menetapkan cawapres karena PPP harus diajak bicara,” katanya.
Dikatakan Dimyati, PAN baru mengusulkan pasangan capres-cawapres Prabowo- Hatta Rajasa. “Sama seperti PPP yang usulkan duet Prabowo- SDA. (Kalau sudah deklarasi) asal dikomunikasikan, apa alasannya memilih Hatta Rajasa. Jika itu keputusannya, harus dibahas dalam rapat harian PPP, ” katanya.
Kalau nanti cawapres pendamping Prabowo diputuskan sesuai komitmen koalisi, sambung Dimiyati, maka mau tidak mau, PPP ikut mengusung pasangan tersebut.
“Sebaliknya, kalau tidak setuju, PPP akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan karena pasangan capres-cawapres merupakan dwi tunggal. Penarikan dukungan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dulu dengan kalangan ulama, mengingat PPP merupakan partai milik unat,” kata Dimiyati. (bs/chan)
