JAKARTA – Pengamat dari UIN Syahid Jakarta Bachtiar Effendy mengatakan, Golkar harus menyelamatkan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (ARB), karena sampai saat ini belum ada partai yang mendekat untuk berkoalisi. Anehnya, di internal Golkar sendiri banyak yang tidak mendukung pencapresan ARB.
“Memang koalisi kepentingannya sangat sesaat, tapi masih ada peluang bagi Golkar. Kalau Golkar cerdas, bisa gandeng Demokrat, langkah itu untuk menyelamatkan harga diri partai. Kalau pun kalah, di luar pemerintahan atau menjadi oposisi itu terhormat. Sebab, terus-menerus berkuasa itu kebiasaan, bukan karena ideologi,” tandas Bachtiar Effendy dalam dialog ‘Menghitung arah koalisi parpol menjelang Pilpres’ bersama Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dan Syamsuddin Haris dari LIPI di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (12/5/2014).
Kalau soal ideologi itu kata Bachtiar, bisa dibangun meski sebagai oposisi, maka yang kalah dalam Pilpres dan bertekad menjadi oposisi itu terhormat. “Selama 10 tahun ini karena yang beroposisi itu PDIP, sehingga kurang bagus. Demokrat kan juga sudah mengatakan kalau kalah siap menjadi oposisi,” tambahnya.
Menurut Bachtiar, mestinya siapapun capres yang mempunyai keberanian menyatakan kalau kalah siap menjadi oposisi itu harus dibiasakan. Selain itu, capres dan cawapres itu harus cocok atau chemistry, tidak saja mempertimbangan mendapat dukungan besar rakyat. “Seperti Barack Obama kalau hanya untuk mendapat dukungan suara besar bisa berpasangan dengan Hillary Clinton, tapi karena tidak cocok, maka wapresnya lain. Jadi, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Jangan seperti SBY – JK,” ujarnya.
Dikatakan, koalisi itu idealnya dari awal harus berbasis ideologi dan program, tapi dia tidak melihat itu pada pilpres sekarang ini. Jokowi dan Megawati juga tak pernah bicara porgram, dan hanya Prabowo yang mempunyai visi dan program jelas seperti nasionalisasi perusahaan asing. “Saya bukan pendukung Prabowo, tapi kalau bicara visi dan program itu ada pada Prabowo,” jelas Bachtiar.
Selain itu Bachtiar prihatin dengan pemilu 2014 ini, yang terbukti brutal atas kecurangan dan money politics yang melibatkan penyelenggara, peserta, dan masyarakat sendiri. “Itu harus dihentikan, dan tak bisa ditolerir pemilu yang brutal ini. Apalagi 4 kali pemilu sejak reformasi ini, pemilu 2014 ini terburuk,” pungkasnya. (chan/mun)
