JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal melakukan rekapitulasi suara Pemilu Legislatif (Pileg) tanggal 9 Mei nanti maka komisoner KPU dipidana.
“Untuk mengatasi darurat Pemilu tersebut, bisa dibentuk pemerintahan sementara atau Presiden bisa mengeluarkan Perppu atau Dekrit. Itu tidak sulit,” kata Laode dalam dialog kenegaraan ‘Menyongsong Pemilu 9 Juli 2014 – Refleksi pemilu 9 April 2014’, di Gedung DPD, Rabu (7/5/2014).
Laode menilai Pileg 9 April lalu banyak kecurangan, manipulasi, money politics dan KKN dari pusat sampai daerah.”Mereka itulah yang akan hadir di Senayan. Ini wujud proses politik buruk, dan lebih bobrok dari Orde Baru. Mereka mengandalkan kekuatan finansial bapak, istri, anak, menantu, dan keluarganya semua masuk Senayan, dan juga di DPRD. Mereka ini telah merampas hak politik rakyat,” ujarnya.
Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut juga menilai Pileg 9 April 2014 sangat buruk. Selain banyak kecurangan dan manipulasi suara, ternyata kekuatan finansial dan kapital mengalahkan tokoh yang memiliki kekuatan moral yang secara kultural ini sangat memprihatinkan. Bahkan sesama caleg saling kanibal.
“Pileg kali ini sudah tak peduli dengan etika dan keadaban demokrasi, padahal duduk di DPR harus ditempuh dengan elegan dan terhormat. Ditambah lagi pemilu ini sangat korup. Itu terjadi sejak komisoner KPU dipilih oleh Komisi II DPR yang hanya menilai dengan pertimbangan politik, bukan kompetensi dan moral, maka penyelenggara itu bisa dibeli. Jadi, Pileg yang berkelindan itu akibat proses yang korup,” tegasnya.
Hal yang sama diakui politisi Nasdem Muchtar Lutfi Andi MuttyLuthfi. Kebobrokan pemilu dilakukan oleh semua elemen yang terlibat Pileg mulai dari penyelenggara, peserta pemilu sampai masyarakat sendiri.
“Bahkan pemerintah tidak netral, karena bisa menginstruksikan bawahannya untuk menggalang kekuatan sampai ke desa untuk memperoleh dukungan keluarganya yang nyaleg,” kata mantan staf khusus Wapres 2009-2013 ini.
Untuk itu wajar menurut Luthfi, jika caleg baru terpilih sekarang ini karena benar-benar berjuang, yaitu beras, baju, atau uang dan intervensi kekuasaan. Sehingga Pileg 9 April 2014 ini akan menghasilkan badut dan bandit.
“Badut ini terpilih karena diback up oleh cukong yang akan merusak bangsa ini, dan bandit terpilih karena mampu membeli suara, dan akan menjadi rampok di Senayan,” tambah mantan bupati dua kali di Kabupaten Luwu ini.
Oleh sebab itu katanya, mata rantai kebobrokan pileg ini harus diputus dari TPS, PPS, dan PPK. “Sudah waktunya menggelar pemilu dengan elektronik berbasis e-KTP, atau e-voting. Dan, jangan sampai amburadulnya Pileg ini terulang pada Pilpres 9 Juli nanti, dan akan menjadi darurat Pilpres,” pungkasnya. (chan)
