Jakarta – Pengamat politik dari FISIP UI Ari Junaedi menilai parpol dan elit partai telah menganggap rakyat sebagai komoditas politik dalam setiap pemilu karena pemilu identik dengan transaksi. Banyak uang beredar dan sampai ke tempat pemungutan suara.
“Pemilu itu sudah dianggap sebagai komoditas politik, sehingga banyak uang beredar di tengah masyarakat. Bahayanya, kalau lembaga survei sebelum melakukan survei sudah memiliki persepsi untuk memenangkan partai tertentu karena sudah dipesan. Ini tentu menyesatkan,” tegas Ari Junaedi dalam dialog kenegaraan “Gegap-gempita Pesta Demokrasi Pemilu 2014” di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Meski demikian kata Ari, rakyat juga tidak begitu tergiur dengan uang. Dia mencontohkan banyak tokoh populer di DPR tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 lalu.
“Ini membuktikan bahwa rakyat telah memberikan sanksi sosial politik karena selama menjabat selama ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan apalagi terlibat korupsi. Kalau mereka tidak terpilih berarti rakyat telah menjatuhkan sanksi politik,” ujarnya.
Hal serupa kata Ari, juga terjadi di konvensi capres Partai Demokrat (PD) yang tidak berdampak untuk menaikan perolehan suara Partai Demokrat, malah sebaliknya jauh menurut dari Pemilu 2009 lalu.
“Suara Demokrat melorot dari 20 persen menjadi 10 persen. Ini sebagai bukti akan sanksi politik rakyat, sehingga konvensi capres itu tidak lebih sebagai ‘Cikeas idol’ atau basa-basi politik para elit Demokrat saja,” kata Ari.
Ke depan kata Ari, harus dibuat pemilu itu murah, pembatasan iklan agar tidak berlebihan seperti sekarang ini. “Apalagi beberapa partai mempunyai TV sendiri, maka kalau tidak dibatasi, akan terus-menerus beriklan semaunya. Itu tidak adil,” pungkasnya. (chan)
