HeadLine

Poppy Dharsono Siapkan Biaya Politik Rp 1,5 M

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Poppy S Dharsono mengusulkan untuk mengkaji ulang sistim pemilihan langsung karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan hanya memunculkan budaya transaksional.

“Harus diubah sistim pemilu kita saat ini, perlu kaji ulang. Sistim pemilu langsung ini tidak mendidik, kedaulatan politik kita hanya akan dikuasai oleh para pemilih modal,” kata anggota DPD RI Poppy S Dharsono dalam diskusi Dialog Kenegaraan di DPD RI Senayan Jakarta, Rabu.

Diskusi dengan tema "Dana Kampanye Caleg' menghadirkan nara sumber anggota DPD RI Poppy S Dharsono, Dewan Pembina Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi dan Peneliti LPEM UI Teguh Dartanto dengan moderator Jaka S Suryo (Antara).

Diskusi dengan tema “Dana Kampanye Caleg’ menghadirkan nara sumber anggota DPD RI Poppy S Dharsono, Dewan Pembina Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi dan Peneliti LPEM UI Teguh Dartanto dengan moderator Jaka S Suryo (Antara).

Diskusi dengan tema “Dana kampanye caleg’ tersebut menghadirkan nara sumber anggota DPD RI Poppy S Dharsono, Dewan Pembina Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi dan Peneliti LPEM UI Teguh Dartanto.

Menurut Poppy sistim pemilihan langsung (one man one vote) ini telah melanggar konstitusi. “Sebenarnya sistim ‘one man one vote’ tak sesuai konstitusi. Para pendiri bangsa sangat bijaksana dengan adanya sila ke 4 Pancasila—kebijaksanaaan dalam musyawarah perwakilan—,” kata Poppy yang juga caleg DPD dapil Jawa Tengah.

Menurut Poppy sepuluh tahun pemilihan langsung selama ini hanya menghasilkan politik transaksional. Dia mengaku menyiapkan dana untuk investasi politik sebagai calon DPD dari daerah pemilihan Tengah mencapai Rp 1,5 miliar karena daerah pemilihannya sangat luas, yaitu ada 35 kabupaten/ kota dan 8.500 desa dengan jumlah pemilih sekitar 27 juta.

Menurut Poppy angka itu bukan untuk politik uang tetapi memang biaya yang wajar harus dikeluarkannya, khususnya untuk biaya akomodasi, transportasi, konsumsi dan uang bensin.        “Saya dengan tim kalau tidak akan bisa datangi semuanya, karena itu saya undang per kabupaten/kota dua orangg. Saya biayai semuanya, akomodasi dan konsumsinya, itu wajar saja, biaya politik bukan politik uang loo,” kata Poppy.

Menurut Poppy dengan tanpa politik uang saja, sudah membutuhkan dana yang besar. Poppy juga menjelaskab dirinya mencetak ,  300 ribu kalender, 500 ribu stiker dan 500 ribu kartu nama. “Kita investasi di situ saja sudah luar biasa banyaknya,” kata Poppy. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top