Ketua MPR Sidarto Danusbroto menerima Dubes Korea Utara (Humas MPR)
Jakarta – Duta Besar Korea Utara Ri Jong Ryul menemui Ketua MPR Sidarto Danusubroto di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Lantai 9, Komplek Parlemen (MPR/DPR/DPD) Senayan, Jakarta, Rabu (26/03/2014). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membicarakan situasi dan kondisi di semenanjung Korea.
Ri Jong Ryul menyebutkan tujuan bertemu dengan Ketua MPR adalah untuk menyampaikan informasi mengenai situasi dan kondisi di Semenanjung Korea saat ini. Menurut Ri Jong Ryul, situasi dan kondisi di Semenanjung Korea masih tetap tegang dan ketegangan itu terus berlangsung dan bahkan lebih meningkat.
Ri Jong Ryul menyebutkan bahwa ketegangan di Semenanjung Korea adalah buah dari kebijakan Amerika Serikat terhadap rejim Korea Utara. “Kami sekarang mendapat tekanan kuat dari Washington. Apalagi ada latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika di kawasan itu. Mereka menggunakan isu hak asasi manusia (HAM) untuk menekan rejim kami,” katanya.
Dengan ketegangan di Semenanjung Korea, kepada Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ri Jong Ryul mengungkapkan ada tiga tuntutan kepada Amerika Serikat. Pertama, Korea Utara menuntut AS untuk menghentikan kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara seperti melakukan isolasi dan mendorong embargo terhadap Korea Utara.
Kedua, menuntut kebijakan AS terkait dengan program nuklir Korea Utara. “AS minta kami menghentikan lebih dulu program nuklir,” kata Ri Jong Ryul. Padahal, AS sendiri terlah memasukkan senjata nuklir ke Semenanjung Korea sejak 1950-an. Jumlahnya lebih dari 1000 hulu ledak nuklir. AS menempatkan di pulau-pulau perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara.
Sampai saat ini, lanjut Ri Jong Ryul, Korea Utara masih bertahan dengan program nuklir. “AS tidak berani menyerang negara kami,” katanya. AS beralasan Korea Utara harus menghentikan program nuklir untuk kemudian baru dilakukan perbaikan hubungan antara AS dan Korea Utara. Korea Utara menolak untuk menghentikan lebih dulu program nuklirnya. “Kami akan lebih memperkuat kekuatan nuklir,” ujarnya.
Ketiga, menuntut AS untuk segera menghentikan isu hak asasi manusia (HAM). “Di negara kami, pendidikan dan kesehatan sudah gratis. Dan ada juga pembebasan pajak. Kami tidak menginginkan adanya hukum rimba di masyarakat. Kami juga tidak menginginkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin,” kata Ri Jong Ryul.
“Intinya, ketegangan di Semenanjung Korea adalah karena kebijakan permusuhan mereka (AS) terhadap kami,” tegas Ri Jong Ryul.
Menanggapi informasi Dubes Korea Utara, Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyatakan prihatin atas perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea. “Bagi Indonesia, ketegangan di satu kawasan akan berdampak pada kawasan lain,” katanya.
Sidarto meyakini bahwa ketegangan tidak boleh diatasi secara fisik melainkan melalui dialog dua negara bersaudara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. “Jalan terbaik rekonsiliasi adalah dialog dua negara bersaudara itu, tidak perlu dicampuri negara ketiga. Jadi, dengan membuka pintu dialog kedua negara,” ujarnya.
Bagi Indonesia, lanjut Sidarto, Korea Selatan dan Korea Utara adalah satu saudara, satu negara, satu bangsa. “Rekonsiliasi adalah satu kebutuhan dan bisa diselesaikan oleh kedua negara itu, bukan oleh negara lain,” katanya.
Sidarto mengharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi ketegangan di kawasan Semenanjung Korea bisa mereda. “Kita mengikuti situasi dan kondisi di Semenanjung Korea dengan kekhawatiran. Dunia ini makin kecil, dampak ketegangan di kawasan Semenanjung Korea bisa berdampak dapat kawasan lain,” ucapnya. (chan/mpr)
