Jakarta – Pertarungan untuk memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu yang akan digelar 9 April mendatang bakal semakin seru karena sejumlah sejumlah politisi senior dan pimpinan lembaga tinggi negara ikut menjadi calon DPD untuk memperebutkan kursi DPD tersebut.
“Pemilu legislatif tahun ini paling menarik karena untuk lolos ke DPD bakal bertarung para bintang partai politik, tokoh dan pimpinan lembaga negara,” kata Irman Gusman, dalam Dialog Kenegaraan bertema “Pemilu 2014: Perang Tokoh Calon Senator”, di gedung DPD, Rabu (19/3). Pembicara lainnya politisi gaek PDIP Sabam Sirait yang menjadi calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari.
Irman menyebut sejumlah politisi senior dan pimpinan lembaga tinggi negara yang ikut memperebutkan kursi DPD pada Pemilu 2014. Di Jakarta akan bertarung Sabam Sirait dengan AM Fatwa. Di Yogyakarta ada Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD) serta di Bali dan Sumatera Utara juga ikut mantan gubernur setempat.
“Jika para para tokoh dan politisi senior ini nanti lulos ke DPD maka mewarnai perjalanan DPD 5 tahun ke depan. Para tokoh uni nantinya akan sangat memperngaruhi DPD RI,” kata peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu.
Fakta tersebut lanjut Irman, mengindikasikan bahwa secara kelembagaan peranan dan fungsi DPD semakin seksi dalam sistem ketatanegaraan kita. “Saya tentu sangat senang karena kehandalan para politikus, tokoh dan pimpinan lembaga negara itu akan sangat menentukan kiprah DPD di tahun-tahun mendatang,” ujar senator asal Sumatera Barat itu.
DPD kata Irman, dalam perjalanan waktu sudah menjadi ruang aspirasi daerah. “Secara bertahap, DPD makin menemukan bentuk memperkuat negara kesatuan ini. Kecemasan partai politik terhadap DPD sebagai pendorong Indonesia menjadi negara federal tidak beralasan dan tidak terbukti,” ujarnya.
Tentang terjadi penurunan jumlah caleg DPD di sejumlah provinsi, Irman menjelaskan bahwa biaya politik untuk menjadi seorang anggota senator itu lebih mahal dibanding untuk jadi anggota DPR yang berasal dari partai politik.
“Seorang calon anggota DPD itu harus bertarung dalam satu provinsi secara perorangan, sementara calon anggota DPR hanya bertarung di daerah pemilihan yang areanya beberapa kabupaten dan kota,” jelas dia.
Demikian juga halnya dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh para calon senator yang lebih mengutamakan aspek akseptabilitas dibanding kemampuan teknis. “Seorang calon senator tidak memerlukan aspek kemampuan teknis karena bisa ditangani oleh kesekjenan DPD,” kata Irman. (sc)